Oleh Masumi Alfikri
(DEMA ISIF Cirebon)
ISIF Cirebon — Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Studi Islam Fahmina (DEMA ISIF) berkolaborasi dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ISIF menggelar nonton bersama Film Pesta Babi di halaman kampus ISIF, pada Sabtu Malam, 25 April 2026.
Kegiatan nonton bareng ini dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, meliputi mahasiswa, akademisi, perwakilan organisasi, serta santri yang memberikan ragam refleksi terkait film tersebut.
Film dokumenter berdurasi sekitar 90 menit tersebut disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Dale, yang mengangkat realitas sosial masyarakat Papua, khususnya terkait isu tanah adat, konflik sumber daya alam, serta dinamika pembangunan dan lingkungan. Melalui kesaksian langsung masyarakat Papua dan potret kehidupan sehari-hari mereka, film ini menghadirkan sisi lain Papua yang kerap luput dari pemberitaan.
Realitas Papua: Konflik Agraria dan Militerisasi
Usai pemutaran, panitia membuka sesi diskusi dan refleksi. Salah satu peserta, Melvianus, warga asli Papua yang berdomisili di Cirebon, menyampaikan menggambarkan pengalaman masyarakat Papua yang menghadapi situasi militerisasi dan konflik tanah adat. Dalam penuturannya, masyarakat kerap menghadapi tekanan saat mempertahankan wilayahnya.
“Saya dulu saat masih di Papua sana, kami mencoba melakukan perlawanan namun kami malah ditodong senjata api oleh aparat yang menjaga mereka,” ungkap Melvianus.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa trauma masyarakat masih dipengaruhi pengalaman masa lalu sejak era Orde Baru, sehingga kehadiran aparat bersenjata menimbulkan ketakutan. Menurutnya, Papua memiliki sumber daya alam yang besar, namun masyarakat lokal merasa terpinggirkan dan seolah tidak dianggap sebagai bagian dari Indonesia.
Melvianus juga menyoroti dinamika informasi di media sosial yang dinilai tidak selalu mencerminkan kondisi di lapangan. Menurutnya, terdapat dugaan adanya kelompok tertentu yang memprovokasi konflik antara OPM dan Tentara Nasional Indonesia, lalu menyebarkan informasi yang memengaruhi persepsi publik.
Selain itu, menurutnya, Papua memiliki sumber daya alam yang besar, namun masyarakat lokal merasa terpinggirkan dan seolah tidak dianggap sebagai bagian dari Indonesia,
“Papua ini punya sumber daya alam yang sangat kaya dan diambil terus oleh pemerintah, tapi mereka memperlakukan Papua seolah-olah kita ini di anak tirikan,” tuturnya.
Selain Melvianus, peserta lain yang berasal dari Indonesia Timur turut menyampaikan pendapatnya. Ia menyinggung kondisi Papua hari ini serta mempertanyakan posisi Papua dalam perhatian negara. Ia juga menyinggung sejarah integrasi Papua serta menilai pemerintah lebih banyak mengirim aparat keamanan dibandingkan tenaga kesehatan.
“Hari ini kita melihat apa yang terjadi di Papua dan merasa miris melihatnya, mengapa Papua dikesampingkan. Padahal Papua masih masuk bagian negara Indonesia.”
Kritik Kebijakan dan Cara Pandang Baru atas Papua
Peserta lain, Nani dari Pondok Pesantren Luhur Manhajy Fahmina, mengaitkan isu dalam film dengan pengalaman keluarganya yang kehilangan tanah akibat pembangunan. Ia menyebut keluarganya pernah memiliki lahan yang kini menjadi aset PT Kereta Api Indonesia.
Ia juga menambahkan bahwa sawah keluarganya yang dinilai tidak produktif telah beralih fungsi menjadi kawasan industri, seperti pabrik dan garment. Dalam pernyataannya, ia mengibaratkan tanah sebagai ibu yang sedang diperkosa oleh pemerintah, sementara masyarakat merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan kesewenang-wenangan mereka.
Peserta lain yang turut menyampaikan refleksinya adalah Gun Gun Gunawan. Menurutnya film Pesta Babi ini telah membuka perspektif baru, khususnya terkait kondisi di Papua.
Ia menilai opini publik selama ini cenderung diarahkan pada satu sudut pandang (Buzzer), sehingga kehadiran film tersebut dianggap membantu masyarakat non-Papua memahami persoalan politik geografis di Papua.
Ia juga menyampaikan bahwa selama ini banyak orang melihat seluruh wilayah Indonesia dengan “kacamata Jakarta”, sehingga diperlukan upaya untuk mendengar langsung pengalaman masyarakat Papua sebagai bagian dari satu kesatuan bangsa Indonesia.
Gun Gun menambahkan bahwa kebijakan yang berjalan saat ini dinilai cenderung bersifat otokratik legalism dan belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat Papua, karena partisipasi bermakna masyarakat Papua belum didengar secara utuh.
Sesi refleksi ditutup oleh Rektor Institut Studi Islam Fahmina, KH Marzuki Wahid, yang mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Pertama saya ingin mengapresiasi kepada penyelenggara serta kegiatan seperti ini perlu sering dilakukan untuk membantu kita melihat fakta melalui film dokumenter dan ruang diskusi. Karena itu saya sangat mendukung kegiatan seperti karena kampus merupakan ruang kebebasan akademik tempat tumbuhnya pemikiran kreatif, kritis, dan terbuka,“ jelas Marzuki Wahid.
Lebih lanjut, KH. Marzuki Wahid menilai bahwa apa yang ditampilkan dalam film baru menggambarkan satu sisi kondisi di Papua dan masih perlu melihat realitas di wilayah lain seperti Aceh dan Manokwari.
Ia menambahkan bahwa dari film tersebut terlihat adanya perselingkuhan antara pemerintah oligarki, dan militer, dalam pengelolaan sumber daya yang ada di Papua.
Lebih jauh, ia mengaitkan hal tersebut dengan laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) 2026 mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ia menyebut adanya kesenjangan kekayaan yang signifikan antara konglmerat dan rakyat biasa sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya alam.
Sebagai penutup, ia menyampaikan bahwa upaya perubahan dapat dilakukan melalui tiga langkah, yaitu mengubah kebijakan dengan menjadi bagian dari pengambil keputusan, melakukan gerakan sosial, serta membangun pengetahuan yang kritis dan inovatif.